Notaris & PPAT — Ranti Puspita Sari, S.H., M.Kn

Profil Pejabat

Tentang Kantor

"Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."

Pasal 1 ayat (1) — UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Kantor Notaris & PPAT ini dijalankan oleh pejabat yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan wilayah jabatan mencakup Kabupaten Bekasi.

Nama Pejabat Ranti Puspita Sari, S.H., M.Kn
Jabatan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Wilayah Jabatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Dasar Pengangkatan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

Dasar Hukum Jabatan

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT beserta perubahannya
Kode Etik Notaris — Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Kewenangan Jabatan

Bidang Kewenangan

Kewenangan di bawah ini dijalankan sesuai UUJN No. 2/2014, PP No. 37/1998, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan PPAT (akta-akta pertanahan) terbatas pada wilayah jabatan Kabupaten Bekasi. Kewenangan Notaris untuk akta umum tidak terbatas wilayah.

PPAT

Pertanahan

Akta Jual Beli (AJB)
Akta Hibah
Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Pengecekan Sertifikat

Notaris

Korporasi & Badan Usaha

Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas)
Akta Pendirian CV
Akta Pendirian Yayasan
Perubahan Anggaran Dasar
Akta Risalah Rapat (RUPS)

Notaris — Umum

Akta Autentik Umum

Akta Perjanjian & Perikatan
Akta Kuasa
Akta Wasiat
Legalisasi Tanda Tangan
Waarmerking (Pendaftaran Dokumen)

Prosedur

Alur Pengajuan Akta

01

Konsultasi Awal

Hubungi kantor untuk menyampaikan kebutuhan dan jenis akta yang diperlukan. Notaris akan menjelaskan persyaratan dan prosedur yang berlaku.
02

Pengumpulan Dokumen

Para pihak melengkapi seluruh dokumen persyaratan. Kantor akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.
03

Penyusunan & Pembacaan Akta

Notaris menyusun minuta akta. Para pihak hadir untuk pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris.
04

Penyelesaian & Salinan

Notaris menandatangani akta. Para pihak menerima salinan akta sesuai ketentuan UUJN.

Ketentuan Umum

Pembuatan akta wajib dihadiri oleh para pihak atau kuasanya secara langsung di kantor Notaris. Jika tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasa yang dibuktikan dengan akta kuasa notariil.

Contoh Dokumen yang Diperlukan

KTP Para Pihak

Kartu Keluarga

Sertifikat Tanah

Akta Nikah (bila ada)

NPWP

Dokumen Pendukung

Persyaratan dapat berbeda tergantung jenis akta. Konfirmasi ke kantor untuk informasi lengkap.

Jam Operasional

Kapan Kantor Dapat Ditemui

Senin	08.00 – 16.30 WIB Buka
Selasa	08.00 – 16.30 WIB Buka
Rabu	08.00 – 16.30 WIB Buka
Kamis	08.00 – 16.30 WIB Buka
Jumat	08.00 – 16.00 WIB Buka
Sabtu	08.00 – 12.00 WIB Buka
Minggu	Tutup

Catatan

Kunjungan disarankan dengan perjanjian terlebih dahulu. Pada hari libur nasional kantor tutup. Hubungi nomor kantor untuk konfirmasi jadwal dan membuat janji konsultasi.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Ya. Konsultasi awal dapat dilakukan melalui telepon atau dengan mengunjungi kantor langsung pada jam operasional. Disarankan membuat janji terlebih dahulu agar tidak menunggu.
Proses AJB umumnya dapat diselesaikan dalam 1–3 hari kerja setelah semua dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan valid. Penyelesaian dapat lebih lama jika ada kelengkapan dokumen yang perlu diurus terlebih dahulu.
Ya, berdasarkan UUJN, para pihak wajib hadir secara langsung di hadapan Notaris untuk membacakan dan menandatangani akta. Jika tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasa yang dibuktikan dengan akta kuasa notariil.
Secara umum: KTP penjual & pembeli, Kartu Keluarga, Sertifikat Tanah asli, NPWP, PBB tahun terakhir, dan bukti lunas PBB. Persyaratan lengkap dapat dikonfirmasi langsung ke kantor sesuai kondisi objek.
Untuk kewenangan PPAT (AJB, Hibah, APHT, dll.), wilayah jabatan terbatas pada Kabupaten Bekasi. Untuk akta-akta Notaris yang bersifat umum (perjanjian, kuasa, korporasi, dll.), tidak terbatas wilayah.
Pembuatan akta pendirian PT dapat dilakukan dalam 1–2 hari kerja setelah dokumen lengkap. Proses pendaftaran ke sistem AHU Kemenkumham untuk mendapatkan SK Pengesahan umumnya memerlukan waktu tambahan sesuai sistem pemerintah.

Informasi Kantor

Kontak & Lokasi

Alamat Perum Puri Nirwana Residences Blok WP No.20, Sukaraya, Kec. Karang Bahagia Kabupaten Bekasi 17535 — Jawa Barat
Telepon 1 0878-0417-2156 Pada jam operasional
Telepon 2 0856-7325-123 Pada jam operasional
WhatsApp 0878-0417-2156 Untuk pertanyaan awal

Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Legalitas & Pengawasan

Terdaftar & Diawasi Oleh

Pengangkatan & Pengawasan

Kementerian Hukum & HAM RI

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Pasal 2 UUJN No. 2/2014.

Organisasi Profesi

Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Anggota organisasi notaris yang diakui negara. Tunduk pada Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh INI.

PPAT — Pengawasan

Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR)

PPAT diangkat dan diawasi oleh Kepala BPN/Menteri ATR sesuai PP No. 37/1998 dan perubahannya.